Oleh Muhammad Ishom

Sejak era reformasi yang ditandai dengan lengsernya Rezim Order Baru dibawah kepemimpinan Jenderal (Purn.) Soeharto pada tahun 1998, ada kecenderungan masyarakat untuk menikmati euforia kebebasan yang nyaris tanpa batas dalam banyak hal, seperti kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat. Hal ini tampak dari banyaknya organisasi baru yang muncul bagaikan jamur di musim hujan. Ada organisasi lokal, regional, nasional dan bahkan transnasional.

Permasalahannya adalah ada sebagian dari organisasi-organisasi baru itu telah menyatakan penolakannya terhadap apa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers kita, yakni Pancasila sebagai dasar negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi yang dimaksud misalnya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyatakan penolakannya terhadap NKRI. Mereka bermaksud memperjuangkan terbentuknya khilafah islamiyah dengan syariah sebagai sistem hukum satu-satunya yang berlaku.

Penolakan seperti itu jelas inkonstitusional dan berpotensi memecah belah bangsa Indonesia yang majemuk. Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu hingga akhirnya akan menjadi gerakan dan kekuatan besar yang sulit dibendung.

Oleh karena itu, pemuda pemudi NU khususnya GP Ansor dan Fatayat NU sebagai generasi muda penerus perjuangan ulama Indonesia dibawah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama bersama-sama dengan elemen bangsa lainnya memililki tugas dan tanggung jawab untuk mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar tidak terkoyak menjadi negara yang tercerai berai dan penuh konflik sebagaimana yang terjadi di sebagian negara-negara di Timur Tengah seperti Suriah.

Tugas dan tanggung jawab tersebut antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

• Mempertahankan Pancasila

Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo memutuskan menerima Pancasila sebagai asas tunggal dan keputusan ini bersifat final. Artinya bagi NU dan seluruh badan otonomnya termasuk GP Ansor dan Fatayat NU, Pancasila sebagai dasar negara dan asas organsiasi tidak ada persoalan. Secara teologis, NU tidak mempersoalkan Pancasila karena secara faktual Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan setiap sila di dalam Pancasila memiliki rujukan di dalam Al-Qur’an seperti sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” merujuk pada surah Al-Ikhlas, ayat 1 yang berbunyi:

قل هو الله احد

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), Dialah Alah, Yang Maha Esa.”

Demikian pula sila-sila yang lain memiliki rujukan di dalam Al-Quran, seperti sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” merujuk pada Surah An-Nisa, ayat 135. Sila ketiga “Persatuan Indonesia” merujuk pada Surah Al-Hujurat, ayat 13. Sila keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” merujuk pada surah Asy-Syuro, ayat 38. Sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” merujuk pada Surah An-Nahl, ayat 90.

• Menjaga Kesatuan NKRI

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Proses perumusan UUD ini melibatkan segenap elemen bangsa melalui proses panjang dan perdebatan sengit. Para ulama dari NU seperti KH. Wahid Hasyim dan sebagainya berperan aktif dalam proses pembuatan rancangan UUD 1945 dan kemudian mensahkannya menjadi UUD resmi negara pada tahun tahun 1945. Artinya, pemuda pemudi NU memiliki kewajiban bersama-sama dengan elemen-elemen bangsa lainnya untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Oleh karena itu, jika akhir-akhir ini muncul gerakan transnasional yang menginginkan khilafah Islamiyah berlaku di Indonesia, itu artinya mereka telah mengancam keutuhan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Gerakan ini sangat berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Bagi pemuda pemudi NU, khusunya GP Ansor dan Fatayat NU, tidak ada pilihan lain kecuali merapat dengan elemen-elemn bangsa lain untuk terus menggalang persatuan dan kesatuan bangsa agar gerakan mereka menemukan kegagalannya dan akhirnya menyadari bahwa wacana khilafah islamiyah hanyalah ilusi belaka.

• Menghormati Kebinekaan

NU mengajarkan trilogi pesaudaraan yang meliputi persaudaraan seagama (ukhwah islamiyah), persaudaraan sebangsa (ukhwah wathaniyah) dan persaudaraan sesama manusia (ukhwah basyariyah) untuk menyikapi keaneka ragaman atau pluralisme yang meliputi suku, budaya dan agama. Perbedaan-perbedaan ini memang harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi konflik yang berpotensi memecah belah bangsa.

Oleh karena itu diperlukan sikap menghormati dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan itu dengan menggunakan pendekatan trilogi persaudaraan diatas. Maksudnya, jika seseorang bukan saudara kerabat, maka kita harus berpikir mungkin dia saudara seagama. Jika dia bukan saudara kerabat, bukan pula saudara seagama, maka kita harus berpikir mungkin dia saudara sebangsa.

Selanjutnya, jika seseorang bukan saudara kerabat, bukan saudara seagama dan bukan pula saudara sebangsa, maka hendaknya kita berpikir bahwa setiap orang adalah saudara karena Rasulullah SAW pernah bersabda:

الناس كلهم بنو آدم

Artinya: “Manusia secara keseluruhan adalah anak-cucu Adam.” (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud)

Hadits tersebut menjadi landasan teologis bahwa setiap orang tanpa melihat latar belakang suku, budaya dan agama adalah saudara karena seluruh umat manusia berasal dari asal usul yang sama yakni Nabi Adam AS. Jadi dalam hal ini yang kita perlukan dalam menyikapi perbedaan adalah menemukan celah persaamaan agar ikatan persaudaraan terus terjalin dengan kuat. Cara berpikir ala NU seperti ini hendaklah dapat dikembangkan oleh pemuda pemudi NU khususnya GP Ansor dan Fatayat NU untuk mencegah potensi konflik hanya karena perbedaan suku, budaya dan agama.

• Turut Serta Mencegah Gerakan Anti Pancasila

Pada masa G/30/S/PKI 1965 kita berhadapan dengan golongan ekstrim kiri yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme. Pada masa sekarang, kita telah dihadapkan dengan sesama anak bangsa dari golongan ekstrim kanan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideolgi keislaman yang radikal dan eksklusif. Oleh mereka NKRI akan dijadikan khilafah islamiyah yang akan menghilangkan keindonesiaan kita. Golongan ini sudah bergerak secara nyata berupa serangkaian aksi di tempat-tempat terbuka di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di kota Surakarta beberapa waktu lalu.

Hal yang harus dilakukan pemuda pemudi NU, khusunya GP Ansor dan Fatayat NU, adalah turut serta dengan berperan aktif bersama elemen-elemen lain mecegah berkembangnya paham dan gerakan transnasional bahwa paham dan gerakan seperti itu bertentangan dengan konstitusi kita. Penguatan budaya lokal juga harus dilakukan untuk melawan pengaruh budaya luar yang akan menggerus budaya Nusantara untuk memuluskan agenda politik mereka, yakni terbetuknya khilafah islamiyah di bumi Nusantara.
• Membantu Pihak Berwenang Menjaga NKRI

Penting untuk selalu disadari bahwa masalah keutuhan NKRI bukan semata-mata urusan NU, tetapi menjadi tanggungjawab bersama seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu setiap kali GP Ansor bersama Banser-nya dan Fatayat NU mendapati gerakan-gerakan menolak NKRI dan Pancasila dan akan menggantinya dengan khilafah islamiyah, maka harus selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang agar tidak salah langkah sekaligus untuk mendapatkan dukungan dari sebanyak mungkin elemen bangsa dalam menjaga keutuhan NKRI.

Dengan kalangan internal NU, GP Ansor dan Fatayat NU harus selalu berkomunikasi dengan jajaran pengurus NU. Dengan kalangan eksternal, GP Ansor dan Fatayat NU harus selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak keamanan dan organisasi-organisasi kepemudaan lain untuk bersinergi dan merapatkan barisan menghadapai semua kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Intinya adalah menjaga persatuan dan kesatuan dengan seluruh anak bangsa merupakan kunci utama untuk menjaga keutuhan NKRI.

• Bersama-sama Mempertahankan Kesamaan

Hal yang tak kalah penting dalam upaya kita mengawal NKRI adalah mempertahankan kesamaan-kesamaan yakni kesamaan memiliki satu bangsa – Bangsa Indonesia; satu bahasa – Bahasa Indonesia; dan satu tanah air – Tanah Air Indonesia. Kesamaan lain adalah memiliki kesamaan dasar negara dan undang-undang, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan sang saka Merah Putih. Selain itu juga diperlukan kebersamaan yang diwujudkan dalam bentuk mengamalkan secara bersama-sama nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 secara konsisten dan bertanggung jawab.

Dari seluruh uraian diatas, poin nomor 1 hingga 6, menunjukkan bahwa untuk menjaga dan mengawal NKRI memang diperlukan upaya konkret dan sungguh-sungguh bersama elemen bangsa yang lain khususnya pihak keamanan dan organisasi-organsiasi lain yang memiliki visi yang sama. Sangat riskan apabila dalam gerakan mengawal NKRI ini ternyata salah pilih dalam menentukan kawan karena bisa saja ada pihak-pihak yang “menyamar” sebagai kawan tetapi sebetulnya “lawan” yang harus diwaspadai. Hal ini disebakan karena sekarang sudah ada beberapa golongan yang mengaku ahlussunnah wal jamaah tetapi bukan nahdliyah sehingga ajarannya banyak yang tidak sesuai dengan ahlussunnah wal jamaah ala Nahdlatul Ulama karena wawasan kebangsaannya berbeda.

Untuk itu sekali lagi, sikap hati-hati dan waspada dengan selalu berkomunkasi, berkonsultasi dan berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait dan memiliki kewenangan menjadi hal yang sangat penting demi suksesnya mempertahankan keempat pilar kebangsaan yang meliputi: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagaimana telah diamanatkan oleh para founding fathers beserta para ulama panutan kita semua bangsa Indonesia.
Penulis adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta

Facebook Comments