Tak Ingin TNI dan Polri Dirusak, Menhan Akan Beri Ketegasan

Tak Ingin TNI dan Polri Dirusak, Menhan Akan Beri Ketegasan

Jakarta – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu akan mengeluarkan pernyataan tegas terhadap pihak yang ingin merusak TNI dan Polri jelang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi mungkin akhir-akhir, nanti tanggal berapa, saya akan bicara lagi ya, yang tegas begitu. Kita tidak ingin polisi ini rusak, kami tidak ingin tentara rusak, karena mereka ini adalah yang menjaga kesatuan dan persatuan republik ini,” ujar Ryamizard di Kantor Kemenhan, Jakarta, Rabu (12/6).

Ryamizard menuturkan salah satu pihak yang akan mendapat peringatan tegas adalah kelompok-kelompok radikal. Ia menyebut kelompok tersebut merupakan pihak yang menentang ideologi negara Pancasila.

Lebih lanjut, purnawirawan jenderal bintang empat itu mengklaim sejauh ini belum ada informasi atau potensi kerusuhan saat sidang PHPU pilpres di MK. Namun, ia menegaskan pihaknya bakal bertindak profesional, salah satunya lewat peringatan.

“Mulai sekarang kami ingatkan, nanti saya ingatkan, polisi yang mengingatkan. Nanti kalau begini, hukum begini. Sudah diingatkan, kalau terjadi hukum itu ya jangan marah gitu,” ujarnya.

MK dijadwalkan bakal menggelar sidang perdana PHPU Pilpres yang diajukan pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada 14 Juni 2019. Dalam sidang perdana, MK akan mempertimbangkan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan melihat permohonan serta barang bukti yang diajukan.

Selanjutnya, MK akan melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian pada 17 Juni 2019. Untuk sidang terakhir, MK akan menggelar pada 24 Juni 2019.

Sementara putusan sengketa pilpres akan dibacakan pada 28 Juni usai MK menggelar rapat permusyawaratan hakim pada 25-27 Juni 2019.

Facebook Comments