Reuni 212 Dapat Tanggapan Kontra 3 Tokoh Ini, Guntur Romli: Kegiatan Politik Gunakan Idiom Agama

Reuni 212 Dapat Tanggapan Kontra 3 Tokoh Ini, Guntur Romli: Kegiatan Politik Gunakan Idiom Agama

Aksi Reuni 212 telah digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019) pagi.

Reuni kedua Presidium Alumni (PA) 212 2019 merupakan reuni kedua seusai aksi 212 di 2017.

Tanggapan kontra muncul dari beberapa tokoh terkait aksi reuni 212 datang dari Guntur Romli, Direktur Lembaga Pemilihan Indonesia, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat.

Aktivis Muda Nahdlatul Ulama (NU), Guntur Romli

Guntur Romli mengatakan gerakan 212 adalah kegiatan politik yang menggunakan idiom keagamaan.

Ia berpendapat jika aksi dari PA 212 tersebut dari awal memang sebuah kegiatan politik.

“Kalau saya melihat 212 dari awal adalah kegiatan politik yang memakai idiom-idiom keagamaan,” ujar Guntur melalui YouTube Talk Show TV One, Sabtu (30/11/2019).

Menurutnya, pada 2016 lalu, aksi 212 dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) DKI Jakarta, dan berawal dari kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

“Terlepas dari 212 yang pertama, konteksnya adalah pilkada DKI, kemudian ada kasus di situ masalah Pak Ahok,” kata dia.

Namun setelah Ahok diputuskan bersalah dan sudah mendekam di balik jeruji besi, Aksi 212 tersebut tetap berjalan.

Aksi Reuni Akbar PA 212 itu sudah diselenggarakan pada 2017 dan 2018 lalu.

Guntur berujar pada Reuni Akbar 2018 lalu, PA 212 menggunakannya sebagai kepentingan politik untuk Pemilihan Presiden 2019.

Menurutnya, pada waktu itu PA 212 menggunakan aksi reuni tersebut untuk mendukung Prabowo Subianto, yang saat itu menjadi lawan Jokowi.

“Tapi kemudian setelah Pak Ahok dihukum, tetap saja 212 bergulir, dan kita tahu itu digunakan sebagai politik untuk 2019, waktu itu adalah Pak Prabowo,” tutur Guntur.

Direktur Lembaga Pemilihan Indonesia (LPI)

Direktur Lembaga Pemilihan Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai Reuni 212 merupakan gerakan oposisi politik.

Boni Hargens menuturkan dari aspek sejarah Gerakan 212 bermula dari kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Ahok waktu itu (2016) sedang berkampanye politik melawan pasangan Anies-Sandi. Ahok adalah pasangan terkuat dalam berbagai survei independen,” ujar Boni Hargens dalam diskusi ‘Reuni 212: Gerakan Moral atau Politik?’, di Gado-Gado Boplo Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (1/12/2018)

Keadaan politik berbalik manakala Ahok mengutip ayat suci Al-Maidah.

“Inilah titik masuk bagi lawan politik untuk menyerang secara sistematis, dan pada akhirnya Ahok kalah dalam pemilihan yang digelar awal 2017,” sambungnya.

Kata Boni Hargens, dari aspek historis, 212 adalah gerakan politik yang bercampur gerakan moral.

Boni Hargens mengungkapkan dari segi waktu, Gerakan 212 semakin aktif menjelang pemilu 2019.

“Berdasarkan apa yang kami amati, menunjukkan bahwa Komunitas 212 memang telah menjadi gerakan kampanye politik yang tidak bisa lagi dianggap sebagai perjuangan moral murni.”

“Eskalasi gerakan yang seiring dengan momen kampanye politik yang semakin mendekati waktu pemilihan 2019, mensinyalir 212 sebagai gerakan oposisi yang bertujuan meraih kekuasaan,” tuturnya.

Boni Hargnes menegaskan narasi yang dibangun oleh elite PA 212, yakni membangun propaganda di media sosial dan di media mainstream, merupakan narasi kekuasaan.

“Wacana yang diangkat pada umumnya adalah kritik dan serangan terhadap pemerintah dan institusi negara yang saat ini bekerja,” ujarnya.

Menurutnya, gerakan 212 telah menjadi gerakan oposisi politik yang memperjuangkan kekuasaan dan menghendaki pemerintahan Presiden Jokowi berakhir di Pilpres 2019.

MUI Jawa Barat

Menanggapi pagelaran Reuni 212, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) menunujukkan sikap kurang sejalan.

MUI Jabar menilai kegiatan Runi 212 sudah melenceng ke arah politik.

“Dari hasil pengamatan kami, kegiatan reuni 212 itu sudah tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan,” kata Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei di kantornya, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (28/11/2018) dilansir dari Kompas.com.

Senada dengan Direktur LPI Boni Hargens, menurut Rachmat awal kegiatan 212 muncul dari peristiwa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu.

Saat itu, MUI pun sudah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan sebagai perwakilan ulama.

Ahok pun dinyatakan bersalah dan sudah diadili.

Artinya, kasus tersebut sebenarnya sudah dinyatakan selesai.

MUI Jabar juga memberikan imbauan pada masyarakat Jabar untuk tidak terprovokasi.

“Ini semua kan demi NKRI. Di samping usaha, doa juga tetap harus dilakukan. Minta agar bangsa ini diselamatkan dan dijauhkan dari sifat kegaduhan, kerusuhan dan lain sebagainya,” katanya.

Rachmat juga meminta masyarakat Jabar untuk tidak membungkus kegiatan politik dengan isu agama menjelang Pipres 2019.

“Kegiatan politik silakan saja berjalan, tapi jangan sampai menggunakan embel-embel agama,” ujarnya.

Facebook Comments