Pemerintah Tak Perlu Khawatir Soal Biaya Pemindahan Ibu Kota

Pemerintah Tak Perlu Khawatir Soal Biaya Pemindahan Ibu Kota

Anggota DPR asal Kalimantan Timur (Kaltim), Ihwan Datu Adam mengatakan, pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan soal biaya pemindahan ibu kota negara yang baru ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kaltim. Anggaran yang direncanakan sebesar Rp 466 triliun untuk memindahkan ibu kota itu bisa terpenuhi tanpa utang.

Dikatakan, bila mau, pemerintah cukup mengalokasikan 10% dari devisa negara yang selama ini disumbang Kaltim ke pusat. Dengan demikian, anggaran untuk memindahkan ibu kota negara itu bisa terpenuhi tanpa bantuan siapa pun.

“Soal pembiayaan, tak usah khawatir. Selama ini Kaltim menyumbang devisa sebesar Rp 500 triliun per tahun. Bila dipotong 10% saja, maka dalam 10 tahun bisa terpenuhi (anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 466 triliun). Tanpa utang,” ujar Ihwan Datu Adam di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Politisi Partai Demokrat yang juga mantan Bupati Penajam Paser Utara itu menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan memindahkan ibu kota negara ke Kaltim. Menurut dia, Kaltim adalah provinsi yang paling layak untuk menjadi ibu kota baru Indonesia dibandingkan semua wilayah di Pulau Kalimantan.

“Kami, seluruh masyarakat Kaltim, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah menunjuk Kaltim sebagai ibu kota baru NKRI,” ujarnya. Menurut Ihwan Datu Adam, Kaltim bisa menyediakan lahan yang dibutuhkan hinggga puluhan ribu hektare.

Di sisi lain, Kaltim juga sudah memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan provinsi lain di Kalimantan. Secara geografis, posisi Kaltim juga dekat laut dan memiliki infrastruktur bandara serta pelabuhan yang sangat baik.

Dari sisi lingkungan, Ihwan memastikan bahwa pembangunan ibu kota baru di Kaltim nanti tidak akan sampai mengganggu upaya pelestarian alam dan lingkungan. Sebab, kata dia, wilayah yang telah disiapkan di Kaltim benar-benar sudah siap dibangun.

“Dari sisi sosial dan budaya, masyarakat Kaltim juga siap. Karakter masyarakat yang tinggal di Kaltim sangat heterogen dan bisa menerima perbedaan dengan baik. Contohnya saya. Saya ini perantauan dari Sulawesi. Pernah dipilih rakyat menjadi bupati di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekarang jadi anggota DPR,” ujarnya.

Ihwan juga berharap agar pemerintah pusat segera mengajukan usulan pemindahan ibu kota itu ke DPR. Menurutnya, DPR yang nanti akan mengeluarkan izin pemindahan itu. “Nanti usulan resmi disampaikan ke DPR dan akan disahkan DPR sebagai produk hukum. Soal pemindahan ibu kota ini wajib disahkan di rapat paripurna DPR dan perlu produk hukum,” ujar Ihwan.

Facebook Comments