Pemda DIY Terima Penghargaan HWPA

Pemda DIY Terima Penghargaan HWPA

Yogyakarta – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menerima penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award 2019.

Award ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pihak-pihak yang berperan dalam upaya perlindungan WNI.

Perlu diketahui, penghargaan ini diberikan kepada individu, kelompok masyarakat sipil, pemerintah, dan media massa yang berkontribusi bagi upaya perlindungan warga negara Indonesia (WNI).

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengadakan Hassan Wirajuda Perlindungan Award (HWPA) 2019 untuk kelima kalinya sejak tahun 2015.

Untuk tahun ini, penghargaan HWPA 2019 diberikan kepada 66 orang/instansi yang terdiri dari delapan kategori penghargaan, yaitu Mitra Kerjasama Kemlu, Kepala Perwakilan, Staf Perwakilan RI, Mitra Kerja Perwakilan RI, Masyarakat Madani Indonesia, jurnalis/media, pemerintah daerah dan satu kategori terbaru yakni pelayanan publik di perwakilan RI.

Selain memberikan pengakuan tulus terhadap kontribusi berbagai pihak dalam bidang perlindungan WNI, penghargaan HWPA juga ditujukan untuk mengembangkan kepedulian terhadap isu-isu perlindungan WNI.

Kontribusi yang dilakukan para nominasi HPWA 2019 dapat berupa peran aktif dalam upaya perlindungan WNI dan bantuan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri.

Penghargaan kepada Pemda DIY ini diterima oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, pada Rabu (11/9/2019) malam lalu.

“Bagi pemerintah DIY penghargaan ini merupakan kewajiban untuk konsisten dalam melindungi warga negara Indonesia di luar negeri yang berasal dari Yogyakarta. Ini bukan menyelesaikan masalah tetapi beban untuk konsisten,” jelas Sultan melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunjogja.com.

Sultan menjelaskan, dalam konteks pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, baik oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) maupun pemerintah daerah, para pekerja harus memiliki perilaku yang baik dan motivasi kerja yang memadai serta tidak melanggar aturan.

Bagi perusahaan pengirim juga dilakukan verifikasi secara terus menerus, mempunyai sistem manajemen yang kredibel, terpercaya serta bertanggung jawab terhadap tenaga kerja yang dikirimnya.

“WNI yang dikirim pun di lingkungan kerja formal yang tahu persis dan bagaimana prosedurnya. Semoga dengan penerimaan penghargaan ini, dapat menjadi motivasi untuk tertib adminstrasi dan menghasilkan produk manusia Yogyakarta yang baik dan berkualitas,” ujar Sultan.

Menteri Luar Negeri RI, Retno L P Marsudi menjelaskan, pemberian penghargaan HWPA ini diharapkan dapat semakin memicu semangat para aktivis pelindungan WNI, bukan hanya Pemerintah, bukan hanya Kementerian Luar Negeri.

Namun, ini juga menjadi tugas semua elemen bangsa di seluruh penjuru dunia untuk berkolaborasi mewujudkan pelayanan pelindungan WNI yang kredibel, terintegrasi dan komprehensif.

“Hal ini untuk segenap anak bangsa, untuk Indonesia,” ujarnya.

Adapun untuk dewan Juri HWPA 2019 terdiri atas figur-figur penting yang terlibat langsung dalam berbagai isu perlindungan WNI di luar negeri, diantaranya Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu Duta Besar Andri Hadi, Direktur Pelindungan WNI dan BHI Prasetyo Hadi, Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah periode 2013-2016 Dharmakirty Syailendra serta pakar hukum internasional, pemerhati dan pegiat HAM, pelindungan perempuan dan anak serta jurnalis senior.

Facebook Comments