Membangun Pondasi Ekonomi Digital Indonesia

Membangun Pondasi Ekonomi Digital Indonesia

Yogyakartanews.com – Berkembangnya teknologi yang semakin canggih menumbuhkan alternatif baru dalam berbagai aspek, termasuk yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian dan perdagangan.

Munculnya konsep ekonomi digital, membuat para pelaku ekonomi harus beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Bahkan berbagai negara di seluruh belahan dunia sudah mulai mencanangkan untuk fokus menggarap potensi ekonomi digital, salah satunya juga dilakukan oleh Indonesia.

Disebutkan bahwasanya pemerintah Indonesia telah membuat e-commerce road map demi mewujudkan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mencanangkan target pada 2020, dengan nilai bisnis ekonomi digital Indonesia mencapai USD 130 miliar, tak hanya itu pemerintah juga menargetkan dapat menciptakan sekitar 1.000 technopreneurs baru pada tahun 2020 mendatang dengan valuasi bisnis sebesar USD 10 miliar.

Meskipun 50% dari total penduduk Indonesia telah menggunakan akses internet, namun pemerintah juga harus menerima fakta bahwa indeks literasi digital Indonesia masih tergolong rendah di antara negara Asia Tenggara lain.

Skipper Developer pada tahun 2019 mengeluarkan data bahwa pengguna internet Indonesia di dominasi oleh laki-laki sebanyak 52,5%, sedangkan perempuan hanya 47,5%. Dari data tersebut juga disebutkan 65% atau 86,3 juta pengguna internet berada di Pulau Jawa, yang mencerminkan kesenjangan digital antara Jawa dan Luar Jawa.

Selain itu, infrastruktur di Indonesia masih dianggap belum mencukupi. Meski tarif data terbilang murah, namun bandwidth-nya masih rendah sekali. Belum lagi persoalan data pribadi yang selalu menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat.

Tugas berat dan jalan terjal pun menanti pemerintah agar dapat mewujudkan impian sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020.

Upaya membangun ekosistem ekonomi digital

Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Samuel Abrijani Pangerapan, menyatakan bahwa pemerintah serius membangun ekosistem yang memadai agar para pelaku ekonomi digital Indonesia bisa terus berkembang, terutama dari segi infrastruktur dan peraturan.

Menurut dia, pemerintah saat ini fokus mewujudkan pemerataan koneksi internet cepat di seluruh wilayah Indonesia, seperti penyelesaian proyek Palapa Ring, yang dapat menjangkau semua Kabupaten dan Kotamadya di Indonesia.

Memang diakui saat ini, konektivitas jaringan internet di Indonesia sudah melebihi 90%. Namun, pemerintah masih punya pekerjaan rumah lain mengenai bagaimana memanfaatkan koneksi tersebut secara efektif.

Pemerintah juga menyiapkan undang-undang mengenai perlindungan data pribadi agar masyarakat yang ingin bertransaksi secara digital bisa terlindungi datanya dengan aman.

Kemekominfo juga dikabarkan akan segera menyerahkan draf Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi ke DPR RI.

“Yah sebentar lagi,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan saat ditemui usai menghadiri diskusi E-Commerce Kita Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri di Hotel Four Points Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2019).

Menurut dia, RUU PDP begitu penting untuk meningkatkan penjagaan keamanan data pengguna internet. Ia optimistis bahwa draf RUU yang akan diserahkan ke DPR RI akan dengan cepat disahkan. “Kalau disuruh optimis kita harus optimis,” kata dia.

Selain itu, Kemenkominfo juga tengah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program Digital Talent Scholarship (DTS). Program itu dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kemenkominfo bekerja sama dengan beberapa universitas negeri di Indonesia serta menyediakan tenaga pengajarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut diakui olehnya penuh dengan tantangan, terutama dari segi waktu penyelesaian. Namun dia yakin potensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia akan terus berkembang.

Edukasi masyarakat dan penerapan pajak

Menurut Ekonom universitas Indonesia, Haryadin Mahardika menyatakan pemerintah perlu edukasi terhadap konsumen untuk membentuk pola pikir mendukung produk- produk lokal yang dijual melalui e-commerce dan tidak bergantung pada produk harga murah yang berasal dari luar negeri.

Melalui edukasi, menurut Haryadin, konsumen dapat mengetahui tidak hanya manfaat dan keuntungan ekonomi digital tapi juga dapat mengantisipasi agar persaingan ekonomi digital menjadi sehat.

Dia juga mengharapkan pemerintahan periode kedua Joko Widodo memiliki tim khusus untuk menangani masalah ekonomi digital, terutama yang bertugas mengkoordinasi usaha mempercepat aturan- aturan mengenai ekonomi digital baik keputusan pemerintah dan presiden.

Peneliti ekonomi itu juga mengharapkan aturan yang sudah berlaku tidak ditarik kembali jika sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Haryadin mencontohkan seperti aturan pengenaan pajak terhadap e-commerce yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang hanya berlaku selama tiga bulan.

Terkait penetapan aturan terhadap berjalannya industri ekonomi digital, Haryadin mencontohkan Uni Eropa dalam pengaturan perusahaan raksasa- raksasa digital itu. Menurut dia, Uni Eropa memberikan cukai hampir sebesar enam persen terhadap transaksi yang berasal dari luar wilayah Uni Eropa.

Pajak tersebut berguna untuk menciptakan keamanan bagi para pengusaha lokal yang berjualan di e-commerce dan menciptakan kestabilan harga.

Saat ini, kontribusi ekonomi digital pada tahun 2018 mencapai sekitar 8,5% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Jumlah tersebut tumbuh dibanding tahun 2017 yang kontribusinya hanya sebesar 7,3% terhadap PDB.

Prospek pertumbuhan ekonomi digital Indonesia ke depannya dianggap cukup cerah. Bahkan diperkirakan kontribusi ekonomi digital bisa mencapai 130 milliar dolar AS atau 11% terhadap PDB.

Facebook Comments