Melalui SKB Pemerintah Akan Ajak Eks Anggota HTI Mendukung Pancasila

Melalui SKB Pemerintah Akan Ajak Eks Anggota HTI Mendukung Pancasila

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menyebut pemerintah akan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Hal itu, menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Wiranto menyebutkan bahwa SKB yang merupakan kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H.Laolly dan Jaksa Agung RI, HM Prasetyo itu, akan berisi instruksi bagai semua pihak, baik anggota HTI, masyarakat maupun pemerintah.

“Intinya kita imbaulah, merkea yang sekarang jadi pengurus, anggota, simpatisan, yang menyadari maslaah itu. Kemudian kembali untuk menghormati, tunduk, dan katakanlah meninggalkan ideologi-ideologi yang nyata-nyata bertentangan,” ujar Wiranto kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2017)

Perppu nomor 2 tahun 2017 dikeluarkan untuk mengubah sejumlah pasal, di Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Melalui perppu tersebut, pemerintah menyederhanakan mekanisme pembubaran ormas, dan pencabutan keabsahan ormas tidak perlu lagi melalui pengadilan.

HTI sendiri dicabut keabsahannya oleh pemerintah, salah satunya karena mengusung gagasan negara khilafah, atau sistem pemerintahan sesuai agama Islam. Gagasan tersebut menurut pemerintah bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan semangat Bhineka Tunggal Ika.

“Intinya itu saja, kembali kepada ideologi yang kita sepakati bersama,” ujarnya.

“Kita imbau itu. Tapi kalau masih kemudian mereka melanggar, baru nanti ada tindakan hukum, sesuai dengan peraturan yang berlalu, terutama dengan Perppu,” tambah Wiranto.

Facebook Comments