DKP DIY Bina Tersangka Nelayan Pantai Samas

DKP DIY Bina Tersangka Nelayan Pantai Samas

Dit Polair Polda DIY melimpahkan kasus kepiting Pantai Samas kepada Dinas Kelautan Perikanan (DKP) DI Yogyakarta di Yogyakarta, Senin (9/10/2018). Tri Mulyadi sendiri saat ini ditetapkan menjadi tersangka oleh Ditpolair Polda DIY.

YOGYA– Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) DIY, Ir Bayu Mukti Sasongko,M SI menegaskan pihaknya fokus pada pembinaan pada Tri Mulyadi.

Tri Mulyadi merupakan nelayan yang menajdi tersangka karena menangkap kepiting di bawah ukuran yang ditetapkan, yaitu 200 gram.

“Ini sudah ada pelimpahan dari Dit Polair Polda DIY pada DKP. Karena sudah dilimpahkan pada kami, maka selanjutnya akan diserahkan pada PPNS. Kalau kemarin ada penyidki, kami punya PPNS. Langkah yang dilakukan oleh PPNS adalah pembinaan,” katanya saat ditemui Tribunjogja.com, Selasa (9/10/2018).

Pembinaan tersebut dilakukan supaya nelayan, sebagai pelaku usaha bisa melaut dengan tenang.

Melalui pembinaan tersebut, diharapkan nelayan bisa mennagkap ikan sesuai aturan dan rambu-rambu yang ada.

Dengan demikian bisa meningkatkan hasil tangkapan nelayan.

Sasongko menegaskan, meskipun dilakukan pembinaan, peraturan harus tetap ditegakkan.

“Meski demikian tetap ada efek jera. Pengennya hukumannya itu seperti hukum adat. Jadi misal ketahuan nyetrum ikan dapat sekilo, nanti diminta melepas ikan 10 kg. Itukan nggak cucuk, nanti pasti tidak ulangi lagi. Di sisi lain sumber daya jadi bertambah,” sambungnya.

Sementara itu, Kasi Pengawasan Sumber Daya Ikan, Supanto menambahkan hukuman denda akan sangat memberatkan bagi Tri Mulyadi.

Tri Mulyadi menangkap 9 ekor, dengan bobot 2,7 kg.

Oleh sebab itu pembinaan lebih bermanfaat baginya, dan bagi nelayan lain.

“Kalau didenda Rp3 juta saja itu pasti sudah memberatkan. Lagi pula yang beratnya juga tidak banyak. Kalau memang dia punya jaringan, lalu menangkap banyak, langsung proses hukum saja, tidak apa-apa. Ini pasti juga akan jadi pelajaran bagi nelayan lain,” tambahnya.

Ia pun menyayangkan pihak Dit Polair yang tidak berkomunikasi saat menetapkan Tri Mulyadi sebagai tersangka.

Menurutnya harus Polair dan DKP harus bermitra.

“Itu yang saya sayangkan, tidak ada komunikasi. Setelah itu langsung proses. Kita kan nggak tau. Harusnya kan bermitra,” ujarnya.

Butuh Waktu 20 Tahun Sosialisasi

Dinas Kelautan Perikanan (DKP) DIY mengaku tidak memiliki kesulitan dalam sosialisasi peraturan.

Ia pun masih mempelajari berkas pelimpahan, guna menentukan model pembinaan yang dilakukan.

“Memang pembinaan, tetapi proses hukum tetap ditegakkan. Artinya sekrang sudah diserahkan pada PPNS, nanti akan ditentukan seperti apa. yang jelas unsur pembinaan dikedepankan. Pengennya ya tidak memberatkan,” ujarnya.

Pada dasarnya DKP DIY sudah melakukan sosialisasi melalui web dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

“Kalau sosialisasi sudah kita lakukan, bisa lewat internet. Kalau kami lakukan sosialisasi itu ke Pokmaswas. Pokmaswas ya isinya ketua-ketua. Harapannya ketika ketua sudah mendapat sosialisasi, bisa disampaikan ke nelayan-nelayan yang lain,” kata Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) DIY, Ir Bayu Mukti Sasongko, M SI.

Menurutnya sangat tidak mungkin jika dilakukan sosialisasi kepada seluruh nelayan.

Ada sekitar 3000 nelayan yang harus mendapat sosialisasi.

Hal tersebut karena anggaran yang terbatas.

“Kami juga terbatas anggaran. Kalau satu tahun hanya 3 kali sosialisasi, padahal nelayan ada 3000. Butuh 20 tahun untuk sosialisasi, nanti pemerintah sudah berganti, aturan pun bisa berganti,” bebernya.

Facebook Comments