Akademisi UGM dan MUI Pusat Sepakat Pembubaran HTI

Akademisi UGM dan MUI Pusat Sepakat Pembubaran HTI

JAKARTA – Langkah pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai sudah tepat. Karena organisasi itu dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 serta menciptakan benturan di masyarakat sudah tepat.

Dilansir dari Jitunews, kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai pembubaran ormas HTI dilakukan sebagai respon atas desakan masyarakat yang mengkhawatirkan terancamnya Pancasila sebagai ideologi negara.

“Pembubaran HTI sangat tepat,” ujar Kepala Program Doktor Studi Kebijakan UGM, Prof. Muhadjir Darwin di Yogyakarta.

Ia menegaskan, bahwa komitmen kepada ideologi negara Pancasila tidak bisa ditawar. Dan wajib hukumnya bagi setiap warga negara untuk menerima dan mematuhinya. Bahkan, kata Muhadjir, sebenarnya langkah pembubaran ini terlambat dilakukan. Tetapi lebih baik dibanding membiarkan organisasi itu tetap hidup.

Senada dengan itu, Peneliti dari Program Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM), Mumtazah Kamilah dalam diskusi di kampus Program Sekolah Pascasarjana UGM, mengatakan, sebagai salah satu kelompok Islam fundamental, HTI memiliki usaha-usaha untuk melakukan purifikasi agama dan hendak mengundang-undangkan syariat Islam di Indonesia melalui ide Khilafah Islamiyah-nya.

Menurut dia, jika dilihat dari sudut pandang Pancasila dan pluralisme sebagai kondisi keber-agama-an di Indonesia, maka usaha HTI tersebut tidak sesuai dan akan mengancam persatuan NKRI. Karena itu, kata dia, rencana pemerintah untuk membubarkan HTI, merupakan sebuah langkah tepat.

“Alasannya, HTI dinilai telah menyerukan anti-Pancasila serta tidak mengakui eksistensi NKRI. Itu dapat dilihat dari konsep Khilafah Islamiyah yang diusungnya. Jelas, hal itu merupakan sebuah pelanggaran berat sebagai warga negara dan harus ditindak secara tegas,” ungkap Kamilah.

Meski demikian, sambung Kamilah, dalam pembubaran HTI ada hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dimana pemerintah tidak hanya membubarkan dengan cara mencabut izin organisasi, tetapi juga melakukan pendampingan agar akar-akar HTI atau ormas lain yang berbeda ideologi dapat diminimalisir perkembangannya di Indonesia.

“Sehingga tidak mengancam persatuan NKRI di masa yang akan datang. Karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang tepat,” tutup Kamilah.

MUI Sepakat Pembubaran HTI

Dikutip dari Republika, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Hubungan Luar Negeri KH Muhyiddin Junaidi juga sepakat dengan pembubaran HTI oleh pemerintah Indonesia. Bahkan, menurut Muhyiddin, di sejumlah negara lain Hizbut Tahrir juga dilarang. Pasalnya, kata dia, visi HT tidak sesuai dengan undang-undang di beberapa negara tersebut.

“Betul di negara-negara lain itu di-black list, di-ban, dilarang, di Rusia, kemudian di negara timur tengah tidak boleh ada HT, di Saudi Arabiyah, di Libia tidak boleh ada HT,” ujarnya.

Menurut dia, beberapa negara yang melarang HT tersebut sudah ada daftarnya. Bahkan, kata dia, orang yang akan mendirikan HT di Rusia akan langsung ditangkap lantaran HT tidak sesuai dengan undang-undang Rusia.

Berikut beberapa negara yang melarang Hizbut Tahrir

  1. Malaysia, Hizbut Tahrir (HT) dilarang berkembang. Pada 17 September 2015 melalui Komite Fatwa Negara Bagian Selangor, Malaysia menyatakan Hizbut Tahrir (HT) sebagai kelompok yang menyimpang. Malaysia menegaskan bagi siapapun yang mengikuti gerakan Pro-Khilafah, maka akan menghadapi hukum.
  2. Yordani merupakan Negara asal berdirinya Hizbut Tahrir (HT), sampai sekarang masih menjadi organisasi HT dengan status terlarang.
  3. Suriah melarang Hizbut Tahrir (HT) antara 1998-1999.
  4. Turki secara resmi melarang Hizbut Tahrir (HT) namun masih tetap beroperasi. Pada tahun 2009 polisi di Turki menahan sekitar 200 orang karena diduga menjadi anggota Hizbut Tahrir (HT).
  5. Libya, pemerintahan di era Muammar Qaddafi menganggap Hizbut Tahrir (HT) sebagai organisasi yang menimbulkan kegelisahan.
  6. Arab Saudi, Hizbut Tahrir (HT) dilarang, kritik tajam Hizbut Tahrir (HT) kepada sistem pemerintahan Arab Saudi terus dilontarkan hingga sekarang.
  7. Bangladesh melarang Hizbut Tahrir (HT) karena dianggap mengancam kehidupan yang damai. Di negara tersebut Hizbut Tahrir (HT) dilarang semenjak tanggal 22 Oktober 2009.
  8. Mesir melarang Hizbut Tahrir pada tahun 1974 setelah dianggap terlibat aktif dalam upaya kudeta dari sekelompok anggota militer.
  9. Kazakhstan melarang Hizbut Tahrir (HT) pada tahun 2005.
  10. Pakistan melarang Hizbut Tahrir (HT) semenjak tahun 2003.
  11. Rusia melarang Hizbut Tahrir (HT) semenjak tahun 1999. Rusia menyebut Hizbut Tahrir (HT) sebagai “Organisasi Kriminal”, dan pada tahun 2003 Rusia menyebut Hizbut Tahrir (HT) sebagai “Organisasi Teroris”.
  12. Tajikistan melarang Hizbut Tahrir (HT) pada tahun 2001.
  13. Kirzistan melarang Hizbut Tahrir HT) pada tahun 2004, secara umum keberadaan Hizbut Tahrir (HT) dilarang di negara-negara Asia Tengah.
  14. China melarangnya dan menjuluki Hizbut Tahrir (HT) sebagai “teroris”
  15. Denmark melarang Hizbut Tahrir (HT) karena memandang HT melakukan kegiatannya menolak lembaga demokratis.
  16. Perancis melarang Hizbut Tahrir (HT) karena dianggap sebagai organisasi ilegal.
  17. Pada tahun 2008 di Spanyol, Hizbut Tahrir (HT) dianggap organisasi ilegal dan pihak berwenang selalu mengawasinya dengan ketat.
  18. Jerman melarang Hizbut Tahrir (HT) pada tahun 2006 melalui Mahkamah Agung, Jerman menganggap HT dianggap anti-semit.
  19. Pada 2007, perdana menteri negara bagian News South Wales, Australia berusaha melarang HT, namun dihalangi oleh Jaksa Agung atas nama demokrasi.
  20. Pemerintah Tuniasia secara resmi meminta pengadilan militer untuk melarang Hizbut Tahrir (HT) karena dianggap merusak ketertiban umum.

Facebook Comments